PROSERANG.COM, – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar, Adde Rosi Khoerunnisa, menyoroti kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) dalam grup chat. Ia menilai kasus tersebut menunjukkan adanya persoalan serius, tidak hanya secara etik individu, tetapi juga sistemik di lingkungan pendidikan.
Adde Rosi juga menegaskan pentingnya penguatan perlindungan di kampus agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Ia meminta seluruh perguruan tinggi memperketat sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
“Lingkungan kampus harus menjadi ruang yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan seksual. Ini tidak boleh terjadi di institusi pendidikan tinggi,” ujar Adde Rosi, Rabu (15/4/2026).
Baca Juga: Jangan Bangun Ekspektasi Semu: Menakar Ulang Wacana Gaji Guru Nasional
Ia juga menegaskan bahwa kampus harus serius, transparan, dan berpihak pada korban dalam menangani setiap kasus kekerasan seksual.
“Satgas PPKS harus benar-benar bekerja efektif. Pencegahan dan penanganan harus dilakukan secara serius dan berpihak pada korban,” tegasnya.
Menurutnya, keberadaan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di perguruan tinggi tidak boleh hanya bersifat formalitas, melainkan harus dioptimalkan secara nyata.
Politisi Partai Golkar juga menilai kasus ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), khususnya di lingkungan pendidikan.
Baca Juga: Adde Rosi Dorong Diplomasi Parlemen Indonesia di Tengah Konflik Global
“Ini momentum untuk melakukan evaluasi total. Semua kegiatan dan tradisi di lingkungan pendidikan harus ditinjau ulang agar tidak menjadi ruang normalisasi pelecehan seksual,” ujarnya.
Ia menyoroti masih rendahnya pemahaman civitas akademika terhadap bentuk kekerasan seksual, terutama di ruang digital, yang kerap dianggap sepele padahal memiliki konsekuensi hukum.
Karena itu, ia menekankan pentingnya perubahan pendekatan dari reaktif menjadi preventif melalui edukasi berkelanjutan.
“Sosialisasi UU TPKS harus dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi dalam sistem pendidikan. Edukasi tidak boleh hanya bersifat reaktif ketika kasus muncul,” kata Adde Rosi.
Baca Juga: Aksi Heroik Satpam BRI Ajibarang Atasi Kebakaran Minibus: Langsung Cari APAR, Sukses Kendalikan Api
Ia juga mendorong agar materi pencegahan kekerasan seksual dimasukkan ke dalam kurikulum, termasuk pemahaman tentang consent dan relasi kuasa, agar mahasiswa memiliki kesadaran etik dalam berinteraksi.